Kamis, 06 Juni 2024

Kapolda DIY Menjadi Pembicara dalam Diskusi Panel Pasca Pemilu Majelis GKJ Gondokusuman

 


jogja.polri.go.id -Humas, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H. menghadiri sekaligus menjadi pembicara dalam acara Diskusi Panel Pasca Pemilu Pilpres 2024 Majelis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gondokusuman, Yogyakarta, Rabu 5 Juni 2024.

Diskusi ini mengusung tema "Peran Pemuka Agama dalam Mendorong Rekonsiliasi Bangsa Pasca Pilpres Indonesia 2024" dengan dihadiri oleh sekitar 400 peserta tamu undangan se-DIY yang terdiri dari utusan dan tokoh lintas agama serta pemangku jabatan di D.I. Yogyakarta.

Dalam materinya, Kapolda DIY menjelaskan bahwa kegiatan Pemilu 2024 di DIY berlangsung dengan baik dengan tidak adanya penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi serta mendapatkan peringkat terbaik dari Kemendagri RI atas penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Jumlah PSU dan PSL pada tahun 2024 terjadi penurunan, demikian halnya dengan kasus berkaitan Pemilu juga mengalami penurunan menjadi 6 kasus yang semula 23 kasus," ucap Kapolda.

Kapolda DIY menambahkan bahwa para Pemuka Agama di Yogyakarta memiliki peran penting dalam mendorong harmonisasi dan kerukunan umat beragama di DIY pasca Pemilu.

"Antisipasi kejahatan jalanan strategis selalu kami lakukan dengan merajut kebersamaan antar kelompok. Pemilu 2024, sudah selesai, setelah Pemilu masyarakat Yogyakarta termasuk dewasa dan semua berjalan baik dengan tidak adanya masalah yang timbul setelah Pemilu," tambah Kapolda.

Selain Kapolda, terdapat dua narasumber lain yakni Peter Suwarno, Ph.D. selaku Associate Professor Arizona University, Phoenix, USA serta Dr. Leonard Chrystomos Epafras, S.Si., M.Th. selaku Reaseacher & Training Instructor at Indonesian Cosortium fo Religious Studies (ICRS).

Selasa, 04 Juni 2024

12 Satker Polri Raih Penghargaan Nilai IKPA Terbaik dari Kemenkeu



Polri mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA 2023 terbaik. Secara keseluruhan Polri menempati urutan kedua di bawah Kemenkeu.


Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, ada 12 satuan kerja (satker) yang mendapatkan penghargaan dari Kemenkeu berdasarkan IKPA.


"Penghargaan ini menunjukan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di tubuh Polri," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/6/2024).


Selain itu, Trunoyudo menuturkan, selain 12 satker yang mendapatkan penghargaan, ada 61 satker mendapatkan penilaian IKPA terbaik 2023.


"Kapolri mengapresiasi Polda dan Polres jajaran yang mendapatkan penghargaan dan memberikan apresiasi terhadap kinerja yang telah dilakukan Pusat Keuangan Polri," katanya.


Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menuturkan, capaian ini menunjukan Puskeu Polri melaksanakan pengawasan secara ketat untuk menjaga pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan yang dilaksanakan dengan baik.


"Penilaian IKPA Polri dilihat dari 8 indikator yang menunjukan kesesuaian antara proses perencanaan, dengan pelaksanaan anggaran dan menunjukan efektifitas dan efisiensi pada pengelolaan anggaran," ujarnya.


Sementara itu, Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari mengatakan, capaian dan penghargaan ini sangat layak dibanggakan. Sebab, hal ini menunjukan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polri sudah dilaksanakan dengan semestinya.


"Semoga ini bisa terus dipertahankan dan terus bekerja terencana agar pelaksanaan anggaran dapat digunakan efektif dan efisien," katanya.


Berikut 12 Satker yang mendapatkan penghargaan IKPA tertinggi tahun 2023:


A. Tingkat Satker dengan Pagu Kecil (di Bawah Rp 15 Miliar)

1. Yanma Polda Lampung (Nilai IKPA 100)

2. Itwasda Polda Jawa Barat (Nilai IKPA 100)

3. Itwasda Polda Bali (Nilai IKPA 100)


B. Tingkat Satker dengan Pagu Sedang (Rp 15-50 Miliar)

1. Polres Luwu Utara Polda Sulawesi Selatan (Nilai IKPA 100)

2. Polres Batu Bara Polda Sumatera Utara (Nilai IKPA 100)

3. Ditintelkam Polda Jawa Timur (Nilai IKPA 100)


C. Tingkat Satker dengan Pagu Tinggi (di Atas Rp 50 Miliar)

1. Rolog Polda Jawa Tengah (Nilai IKPA 100)

2. Polres Tulung Agung Polda Jawa Timur (Nilai IKPA 100)

3. Polres Nganjuk Polda Jawa Timur (Nilai IKPA 100)


D. Tingkat Wilayah/Polda Tertinggi

1. Polda Bali (Nilai IKPA 98,59)

2. Polda Papua Barat (Nilai IKPA 97,80)

3. Polda Kalimantan Tengah (Nilai IKPA 97,68)

Senin, 03 Juni 2024

Bhayangkari Bersama YKB Siap Gelar Lomba Lari Skala Internasional Kemala Run 2024

 

Jakarta – Pandemi telah berakhir, geliat masyarakat dalam berolahraga dan menjaga kesehatan meningkat lebih pesat dari masa-masa sebelumnya. Lomba lari menjadi alternatif utama masyarakat dalam menjaga kebugaran dan kompetisi. Gejala ini menunjukkan betapa masyarakat kota besar di Indonesia telah terbangun kesadaran kesehatannya dengan mandiri.


Menyambut antusiasme masyarakat tersebut, Bhyangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari akan menggelar lomba lari bertaraf internasional 'Kemala Run 2024 pada Minggu (9/6/2024) mendatang di ICE BSD. Lomba ini sebagai rangkaian berkelanjutan Tour of Kemala.


"Lomba lari bukan hal yang spele, terutama yang dilakukan di Indonesia dengan kondisi iklim tropis. Harus diawali dengan fisik dan mental yang kuat. Latihan rutin dan konsisten sebelum lomba mutlak dibutuhkan supaya bisa menaklukkan medan Kemala Run 2024," terang Ketua Panitia Kemala Run 2024 Winta Wahyu Widada.


Lomba ini terbagi dalam empat kategori lomba; yaitu Half Marathon, 10KM, 5KM, Kids Dash yang melombakan jarak 100, 200, dan 300 meter, dan satu kategori non-lomba Disabilitas.


Sejak pendaftaran dibuka akhir Februari 2024 lalu, 100% slot lomba telah terjual. Tercatat 35 pelari internasional dari 9 negara berbeda ikut meramaikan Kemala Run 2024.


Lomba ini akan diikuti oleh 10,000 peserta yang terdiri dari para atlet nasional dan internasional, pecinta olahraga lari, komunitas lari dan keluarga besar Polri dari seluruh Indonesia.


Sementara itu Event Director Kemala Run 2024 Pandu Buntaran, mengatakan pihaknya akan memprioritaskan keamanan dan kenyamanan para peserta. Tim akan memaksimalkan dukungan tim medis demi kelancaran lomba.


"Keamanan, kenyamanan dan kepercayaan peserta adalah yang utama bagi kami. Titik hidrasi dengan komposisi air yang maksimal sekaligus dukungan team medis yang handal telah kami perhitungkan dengan seksama demi kelancaran lomba," tuturnya.


Nantinya akan ada tujuh pemenang dari tiap kategori lomba. Akan ada hadiah istimewa dari penyelenggara, para sponsor dan pendukung acara. 


Para pendaftar bisa mengunjungi laman resmi Kemala Run 2024 www.kemalarun.com dan Instagram @tourofkemala untuk keterangan lebih lanjut. 


Kemala Run 2024 dipersembahkan oleh Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari atas dukungan sponsor, yakni Bank Artha Graha Internasional, agi, Artha Graha Peduli, SCBD, Gulavit, Takokak Win’s Tea, Discovery Hotels & Resorts, Electronic City, eci.id, Arthatel, Wahyukartu, Digital Korlantas, MEG, dan Creative Event Entertainment.

Kapolri Buka Rakernis Gabungan 4 Satker Polri


 Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, membuka rakenis gabungan 4 satuan kerja (satker) Polri yakni Pusdokkes, Puskeu, Puslitbang, dan Pusjarah di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/6/2024) sore.


Kapolri turut mengapresiasi atas seluruh kinerja 4 satker Polri. Kinerja tersebut membuat institusi Polri semakin baik dari hari ke hari.


"Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan telah mewujudkan kerja keras dan kontribusi rekan-rekan sehingga institusi Polri tentunya semakin hari semakin baik di dalam melaksanakan tugas pokoknya," ujar Kapolri.


Kapolri dalam kesempatan ini meminta jajaran untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu. Yakni untuk terus menjaga proses demokrasi serta kerukunan dan keamanan masyarakat.


Sebab, Polri kini masih menjalankan Operasi Mantab Brata hingga pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Polri juga akan melakukan Operasi Mantab Praja untuk pengamanan Pilkada Serentak yang dihelat November mendatang.


"Kenapa ini saya ingatkan, karena kita masih melaksanakan rangkaian dari Operasi Mantab Brata, di satu sisi kita sudah masuk ke Operasi Mantab Praja," terang Kapolri.


Selain menyukseskan Operasi Mantab Brata dan Operasi Mantab Praja, Kapolri meminta jajaran untuk turut menyukseskan berbagai agenda strategis berskala internasional. Lalu Kapolri juga meminta agar selalu waspada terhadap perkembangan lingkungan strategis. 


"Jadi tidak hanya yang melaksanakan tugas di bidang operasional, namun juga teman-teman yang berada di fungsi pembinaan juga mau tidak mau harus tetap mengikuti. Sehingga kemudian kita memiliki sense frekuensi yang sama terkait dengan perkembangan lingkungan strategis yang memang dinamikanya sangat luar biasa," jelasnya.


Atas berbagai tugas itu, Kapolri meminta agar jajaran selalu adaptif terhadap perubahan dan menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang ada.


"Sehingga kita harus siap, bagaimana nilai-nilai yang kita tanamkan," katanya.


Kapolri dalam kesempatan ini menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri untuk mengawal program pemerintah. Hal ini guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.


"Itu yang selalu menjadi pegangan, yang harus kita bisa pedomani dan kita tindaklanjuti di dalam pelaksanaan tugas pokok kita secara umum selaku institusi Polri dan juga rekan-rekan yang juga memiliki tugas pokok sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing," tuturnya.


Pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Mendikbudristekdikti Nadiem Makarim, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, beserta Pejabat Utama Mabes Polri. 

Minggu, 02 Juni 2024

Peletakan Batu Pertama MASJID PANGGILAN SUJUD SESPIM LEMDIKLAT POLRI


 Alhamdulillah hari ini, 2 Juni 2024, Komjen. Pol. Drs. Suntana, M.Si. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri,  As SDM Kapolri Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M. Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Prof Dr Chryshnanda Dwilaksana, M.Si , Bersama Alumni Akpol Angkatan 1990 Batalyon Dhira Brata, Karo Watpers SSDM Polri Brigjen. Pol. Anwar S.I.K. M.Si.  melaksanakan peletakan batu pertama MASJID PANGGILAN SUJUD SESPIM LEMDIKLAT POLRI yang dibangun pada tahun 1960 yang terakhir kali direnovasi pada tahun 2018 sewaktu Pakasespim nya IJP Drs. Wahyu Indra Pramugari, MH. 


Seiring berjalannya waktu dan kondisi alam dan perkembangan dunia pendidikan dan arah kiblat sehingga pengembangan Masjid  perlu dikaji ulang.


Inisiator renovasi mesjid Panggilan Sujud adalah Kabag Jianbang Sespim KBP Enjang Hasan Kurnia, Salah satu dasar Mesjid Panggilan Sujud  dipugar dan direnovasi dengan panduan Arsitektur ternama  Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023  Dr. (H.C.) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. Yang berpengalaman mendesain lebih dari 70 masjid di berbagai daerah bahkan luar negeri


Dengan izin Allah SWT semoga pembangunan rumah ibadah  yang dimotori BJP Drs. Atang Heradi, MH ( Widya Iswara Utama Tk 2) yang sekarang menjabat plt. kasespimti Sespim Lemdiklat polri Dibantu oleh Kabag Jianbang Sespim Lemdiklat Polri KBP. Enjang Hasan Kurnia, Mh ini berjalan lancar ditargetkan selesai tahun depan (2025) dan bermanfaat bagi Polri dan masyarakat sekitar 

Jumat, 31 Mei 2024

Satgassus Pencegahan Polri Lakukan Pengawasan Pupuk Subsidi di Dua Kabupaten


 Jateng. Satgassus Pencegahan Korupsi Polri melakukan pemantauan penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 28-31 Mei 2024. 


Hotman selaku ketua tim menuturkan, kunjungan ke Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Magelang untuk melihat bagaimana penebusan pupuk bersubsidi secara hybrid, yaitu gabungan penebusan dengan kartu tani dan aplikasi I-Pubers secara bersamaan. Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Magelang, ujarnya, dipilih karena masyarakatnya sangat guyub dengan berbagai kearifan lokal.


“Dengan kearifan itu diasumsikan kerumitan penebusan pupuk bersubsidi secara hybrid akan lancar di kedua kabupaten ini,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/5/24).


Hotman menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan tim, sampai saat ini serapan pupuk masih rendah, yakni sekitar 20% di kedua kabupaten tersebut. Untuk Kabupaten Gunung Kidul biasanya memang serapan akan tinggi pada Agustus atau September tiap tahunnnya.


Sedangkan untuk Kabupaten Magelang, biasanya serapan hanya sekitar 70% tiap tahunnya. Oleh karenanya, Satgassus meminta kepada Kepala Dinas Pertanian untuk mencermati sampai dengan bulan September dan apabila memang tidak terserap, tetap terbuka pupuk bersubsidinya di realokasi ke kabupaten lain dalam lingkup propinsi Jawa Tengah, sehingga penggunaan pupuk bersubsidi menjadi optimum.


Temuan kedua bahwa Kabupaten Magelang yang memiliki sekitar 4000 petani terdaftar di E-RDKK belum mendapatkan kartu tani, sehingga para petani ini tidak bisa menebus pupuk bersubsidinya. Untuk itu Satgassus meminta agar Kadis Pertanian Kabupaten Magelang berkoordinasi intens dengan BRI Cab Kabupaten Magelang untuk memastikan petani bisa mendapatkan kartu taninya, sehingga petani tersebut bisa menebus pupuk subsidinya.


Ketiga, para petani di kedua kabupaten yang mendapatkan alokasi kecil (di bawah 1 sak/50 kg), enggan menebus pupuknya mengingat dengan kartu tani petani harus datang sendiri ke kios untuk melakukan penebusan. Untuk itu Satgassus meminta agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dalam waktu tertentu, terutama saat musim tanam, memfasilitasi penebusan bersama di kantor/balai desa, sehingga petani bisa menghemat biaya dalam penebusan pupuk subsidi ini. 


“Alternatif yang lain, Satgassus menyarankan jika sekiranya untuk petani-petani yang alokasinya kecil agar menggunakan penebusan I-Pubers saja sehingga dapat dilakukan penebusan secara berkelompok,” ungkap dia.


Tidak hanya itu, Satgassus juga menemukan masih kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan pada kedua kabupaten tersebut, terutama untuk pengawasan ketersediaan stok pupuk di kios. Hal ini terjadi karena dinas perdagangan sama sekali belum mampu secara cepat untuk mengakses informasi stok di kios. 


“Untuk itu Satgassus meminta agar PIHC secara online menyediakan informasi stok di kios dan dinas perdagangan dan dinas pertanian mempunyai akses atas informasi tersebut,” ujar dia.


Dalam kesempatan ini, ujarnya, Satgassus memberikan apresiasi kepada PIHC yang dalam waktu tidak terlalu lama akan mengintegrasikan transaksi penebusan dengan kartu tani dan melalui aplikasi I-Pubers. Sehingga, dengan integrasi kedua metode penebusan ini, dapat dihindari kelebihan salur dan membebaskan petugas kios dari kerepotan laporan dan kontrol-kontrol yang masih manual berbasis kertas.


Dalam kesempatan ini, petugas kios meminta agar pemeriksaan-pemeriksaan transaksi di kios dapat dilakukan secara digital saja, mengingat segala transaksi telah dilakukan secara elektronik dengan kartu tani atau aplikasi I-Pubers. Satgassus pun menyatakan mendukung hal tersebut mengingat hal itu akan lebih meningkatkan efisiensi dan akan sangat membantu petugas kios dalam pelaporannya.


Yudi Purnomo Harahap selaku Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri menambahkan, pemantauan ini penting untuk menekan adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan pupuk subsidi. Sebab, jika terjadi kelangkaan dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara.


“Pemantauan ini untuk memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi benar-benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi,” tutur Yudi.


Herbert Nababan selku Wakil Ketua Tim menambahkan, kegiatan ini dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Bupati Gunung Kidul, Pj Bupati Magelang, serta pihak PT Pupuk Indonesia, Distributor Pupuk, dan Kelompok Petani. Dalam pertemuan tersebut ia pun menekankan kembali agar tidak ada penyelewengan terhadap penggunaan pupuk subsidi dan memastikan distribusi harus lancar sampai ke petani yang berhak. 


“Selain itu Satgassus juga memonitoring tindak lanjut pemkab dalam melakukan perubahan alokasi pascapenambahan kuota pupuk subsidi dari 4,7 ton menjadi 9,5 juta ton sehingga Pemda diharapkan bekerja sama dengan segenap unsur forkompimda,” ungkapnya.


Kerja sama itu, lanjutnya, untuk mensosialisasikan dan menyampaikan informasi langsung kepada para petani di wilayahnya bahwa alokasi pupuk petani bersubsidi telah bertambah. Kemudian, petani sudah bisa melakukan penebusan, sehingga penambahan alokasi pupuk yang diberikan pemerintah memberi dampak kepada petani.


“Tim juga melakukan kunjungan ke Kios Pupuk untuk memastikan ketersediaan stok pupuk dan penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selasa, 28 Mei 2024

Bedah Buku As SDM Pol, Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul Mendapat Apresiasi Tinggi Para Pembicara

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo meluncurkan Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul sebagai panduan komprehensif yang mengulas konsep, implementasi, serta tantangan meritokrasi dalam jabatan fungsional di lingkungan Polri. 


Pada acara Bedah Buku yang diadakan oleh SDM Polri di Ballroom Sheraton Hotel Jakarta, Selasa (28/5/2024), dalam penulisannya, Irjen Pol Dedi Prasetyo menguraikan dengan jelas bagaimana meritokrasi dapat diterapkan secara efektif guna meningkatkan kualitas dan kinerja SDM Polri. 


“Buku ini juga dapat menjadi panduan dan referensi dalam upaya kita bersama untuk terus memperkuat dan memperbaiki sistem Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan umumnya untuk organisasi pemerintah lainnya, organisasi swasta, dan seluruh Stakeholder. Bahkan, buku ini juga menjadi wujud nyata dari komitmen Polri untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri dalam rangka mewujudkan organisasi yang profesional, akuntabel, dan terpercaya,” kata Dedi Prasetyo saat diskusi Bedah Buku Mi


Meritokrasi adalah sebuah prinsip yang menekankan bahwa penilaian dan penghargaan terhadap individu harus didasarkan pada kemampuan, kinerja, dan prestasi. Dalam konteks Polri, penerapan meritokrasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan meraih posisi sesuai dengan kompetensi mereka. Buku ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip meritokrasi dapat diterapkan secara efektif di lingkungan Polri.


Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. memberikan apresiasi kepada AS SDM Polri yang telah menciptakan buku yang penting berjudul “Meritokrasi Jabatan Fungsional di lingkungan Polri Guna Mewujudkan SDM Unggul”. 


“Seperti yang kita ketahui bahwa Personel Polri Republik Indonesia ini sangatlah banyak dan menjadi Problem pada saat mencari jabatan yang sesuai dengan pangkatnya. Meritokrasi adalah kesempatan kepada personel untuk dapat memimpin dan mendapatkan jabatan sesuai berdasarkan kemampuan dan prestasi. Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi kepada Personel bahwa jabatan ditentukan dari kemampuan dan prestrasi Personel tersebut. Meritokrasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan bottleneck dalam Jabatan Kepolisian,” ungkap Albertus Wahyurudhanto. 


“Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi bahwa jabatan dapat didapatkan melalui kemampuan seseorang. Meritokrasi memiliki kelemahan antara lain ketidaksetaraan awal yang dimaksud adalah saat menjadi Polisi dapat melalui pendidikan yang berbeda-beda ada Pendidikan Akpol, Bintara, dan Tamtama ini perlu adanya kajian supaya semua lulusan ini dapat merasakan keadilan dan kesetaraan dalam jabatan. Lalu yang kedua yaitu ketidaksetaraan kemudian yang ke tiga adalah kecenderuangan mengaktifkan aspek kemanusiaan,” lanjutnya. 


Menurut Prof Dr. Wibowo, S.E., M.Phil. Guru Besar SDM Univ Prof. Dr. Moestopo melihat dalam buku ini intinya harus adanya kesetaran dalam keberagaman dengan kesadaran penuh dengan adanya keberagaman jenis anggota (ras, suku dan agama).


“Kita perlu lakukan peninjauan terkait hambatan-hambatan apa saja yang akan kita temui saat penerapan dan pemberian reward ini terutama masalah adanya sebagian orang dari internal dan external yang tidak mendukung adanya perubahan perlu dicarikan solusi yang tepat. Kita harus juga carikan penyelesaian terhadap setiap masalah yang kita hadapi dan kita harus segera menyesuaikan terkait masalah-masalah Politik yang ada saat ini, kedepan akan ada perubahan dinamika pimpinan politik, apakah nanti para pimpinan yang baru ini mau meneruskan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh pemimpin yang lama atau malah memiliki program-program yang baru namun bagaimanapun itu tetap anggota Polri harus dapat menyesuaikan dengan sistem yang ada,” jelasnya. 


“Perlu kita pikirkan dan bicarakan yaitu penerapan masalah jabatan fungsional dan struktural yang mana kita harus pikirkan bersama supaya kedua jabatan ini dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada masalah dalam penempatan anggota dalam sebuah jabatan tersebut,” sambungnya. 


Irjen. Pol. (Purn) Dr. E Winarto Hadiwasito, seorang profesional di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menilai, buku berjudul "Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul" karya Irjen. Pol. Dedi Prasetyo ini menjadi forum penting di mana berbagai pihak, termasuk tenaga profesional seperti Hadiwasito, memberikan analisis mendalam terhadap pemikiran yang diusung dalam buku tersebut.


“Saya melihat bahwa dampak dari karya tersebut dapat menjadi katalisator untuk perubahan dalam masyarakat. Keberadaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat merupakan fondasi penting bagi kemajuan dan transformasi yang signifikan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan dianggap sebagai upaya penting dalam mewujudkan SDM unggul,” kata Winarto Hadiwasito. 


“Buku ini juga terletak pada pendekatan meritokrasi yang diusung oleh Dedi Prasetyo. Meritokrasi, yaitu memberikan kesempatan kepada individu untuk memimpin dan menduduki jabatan fungsional berdasarkan prestasi, dinilai sebagai langkah penting dalam menata kembali paradigma kelembagaan di Polri. Hal ini menggambarkan pergeseran dari penilaian berdasarkan pangkat atau kelas sosial, menuju penilaian yang lebih berorientasi pada kinerja dan kompetensi,” lanjutnya. 


Dalam Bedah Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul ini, penulis Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum, M.Si, M.M., menjawab seluruh pertanyaan para peserta yang hadir dengan antusias dan seobjektif mungkin serta memberikan motivasi kepada seluruh peserta. 


Terakhir, buku ini juga menyoroti pembangunan Pusat SDM Unggul Polri sebagai langkah strategis dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan anggota Polri. Pusat ini diharapkan dapat menjadi tempat pelatihan dan pengembangan yang menyediakan program-program berkualitas tinggi, sehingga setiap anggota Polri dapat menghadapi tantangan di lapangan dengan lebih baik. Harapannya, kehadiran buku ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mewujudkan visi bersama yakni Polri yang lebih unggul, profesional, dan terpercaya.